Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, baik di Indonesia maupun di negara lain.

Di Indonesia sendiri, profesi ini menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Terbukti, setiap kali ada pembukaan seleksi CPNS, jumlah pendaftarnya bisa mencapai jutaan orang.

Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pemberian gaji PNS. Oleh karena itu, jumlah gaji yang diterima oleh PNS sangat bervariasi tergantung dari kebijakan pemerintah di negara tersebut. Lalu, bagaimana perbandingan gaji PNS di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya?

Di Indonesia, aturan tentang gaji pokok PNS tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Besarnya ditentukan berdasarkan golongan (I hingga IV) dan Masa Kerja Golongan (MKG) antara 0 sampai 32 tahun.

Saat ini, gaji pokok PNS di Indonesia berkisar antara Rp 1.685.700 hingga Rp 6.373.200 per bulan. Selain itu, PNS juga memperoleh berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, kinerja, pangan, gaji ke-13, dan THR keagamaan.

Malaysia
Di Malaysia, penghasilan PNS mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan variabel. Beberapa tunjangan tetap yang diberikan meliputi tunjangan perumahan, hiburan, dan jabatan utama.

PNS juga mendapat fasilitas perumahan, layanan medis, uang saku, dan pensiun. Untuk PNS level 11, gaji bulanan sebesar 1.795 ringgit atau sekitar Rp 6,8 juta. Pemerintah Malaysia berencana menaikkan gaji PNS antara 7–15% mulai Desember 2024.

Singapura
Di Singapura, gaji PNS setara dengan pekerja sektor swasta. Komponen penghasilan terdiri dari gaji pokok, bonus tengah tahun (AVC), bonus akhir tahun, serta bonus kinerja. PNS pemula di level MX13 bisa memperoleh gaji antara 2.800 hingga 5.500 dolar Singapura, atau sekitar Rp 35 juta hingga Rp 69 juta per bulan.

Selain itu, PNS juga mendapat tambahan tunjangan tahunan seperti NPAA dan bonus tahunan lain yang besarannya bergantung pada performa kerja dan kondisi ekonomi negara.

Filipina
Pemerintah Filipina membagi gaji PNS ke dalam 33 tingkatan. Pada 2023, pegawai di tingkat 1 mendapatkan 13.000 peso atau sekitar Rp 3,5 juta per bulan, sementara di tingkat 33 bisa mencapai 419.144 peso atau sekitar Rp 114 juta.

Thailand
Pemerintah Thailand telah menyetujui kenaikan gaji PNS sebesar 10% selama dua tahun mulai Mei 2024. Gaji pegawai baru naik dari 15.000 baht menjadi 16.500 baht (Rp 7,7 juta) pada tahun pertama dan 18.000 baht (Rp 8,4 juta) pada tahun kedua.

Vietnam
Di Vietnam, perhitungan gaji PNS berdasarkan koefisien tertentu. Untuk pegawai baru, gaji ditentukan dengan koefisien 2,34 yang setara dengan 3,48 juta dong atau sekitar Rp 2,1 juta per bulan.

Kamboja
Pemerintah Kamboja mengalokasikan anggaran besar untuk menaikkan gaji PNS dan merekrut pegawai baru. Pada 2024, gaji minimum PNS naik menjadi sekitar 1.356.950 riel atau sekitar Rp 5,4 juta. Sementara itu, dokter dan guru mendapatkan sekitar 1.456.950 riel atau Rp 5,9 juta.

Brunei Darussalam
Di Brunei, PNS di Layanan Administratif Kelas 1 memperoleh gaji sekitar 2.200 dolar Brunei atau sekitar Rp 27 juta. Jabatan tinggi seperti sekretaris tetap bisa menerima gaji hingga 18.000 dolar Brunei atau sekitar Rp 228 juta per bulan.

Myanmar
Mulai Oktober 2023, Pemerintah Myanmar memberikan tambahan gaji sebesar 30.000 kyat atau sekitar Rp 232 ribu. Pada 2025, rata-rata gaji pegawai pemerintah di Myanmar mencapai 732.150 kyat atau sekitar Rp 5,6 juta, dengan kisaran antara Rp 2,6 juta hingga Rp 8,9 juta per bulan tergantung jabatan.

Laos
Perdana Menteri Laos mengumumkan kenaikan gaji minimum PNS pada 2025 menjadi 2,2 juta kip per bulan, atau sekitar Rp 1,65 juta. Kenaikan ini lebih dari 18% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,85 juta kip.

Kesimpulan
Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa Singapura menempati posisi teratas dalam hal pemberian gaji PNS, jauh mengungguli negara Asia Tenggara lainnya.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi menengah dengan skema tunjangan yang cukup lengkap. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan ekonomi dan prioritas anggaran masing-masing negara terhadap aparatur sipil negaranya.