Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan data nomor rekening penerima bansos kepada PPATK untuk dianalisis lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, PPATK menemukan adanya jutaan rekening yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, terdapat lebih dari 571 ribu penerima bansos yang ternyata juga tercatat sebagai pemain judi online.
Data tersebut diperoleh dari pencocokan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pelaku judi online pada 2024.
Ketua Tim Humas PPATK, M. Natsir, mengungkapkan bahwa lebih dari 7,5 juta transaksi judi online telah dilakukan oleh para penerima bansos dengan total dana yang didepositokan mencapai sekitar Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja.
Ia menyatakan bahwa penyalahgunaan ini sudah masuk dalam ranah kriminal, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Merespons temuan tersebut, Gus Ipul mengatakan bahwa data ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bansos berikutnya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan presiden agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Trubus Rahadiansyah, pakar dari Universitas Trisakti, menilai bahwa pengecekan rekening penerima bansos untuk menghindari penyalahgunaan baru pertama kali dilakukan secara serius di era pemerintahan sekarang.
Ia menyebut ada dua kemungkinan yang menyebabkan penerima bansos ikut bermain judi online: dilakukan sendiri atau ada pihak lain yang mengatur.
Ia juga mendorong agar sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran perorangan bisa dikenakan sanksi edukatif, sedangkan jika ada indikasi jaringan atau bandar, maka perlu dilakukan investigasi lebih mendalam.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial.
Gus Ipul pun menyetujui hal ini dan menyatakan bahwa jika ditemukan KPM PKH terlibat dalam judi online, maka pendampingnya juga akan dievaluasi dan bisa memengaruhi kelanjutan kontrak kerjanya.
Kemensos saat ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bansos. Masyarakat bisa melaporkan penyimpangan melalui jalur formal seperti RT/RW hingga ke tingkat kabupaten, maupun melalui aplikasi dan call center Kemensos.
Gus Ipul menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat semakin meningkat. Hingga kini, sudah lebih dari 500 ribu laporan masyarakat yang masuk, lengkap dengan data diri dan foto sebagai bukti, yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum masuk ke sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Selain itu, Gus Ipul juga menerima laporan dari PPATK mengenai sejumlah rekening penerima bansos yang memiliki saldo lebih dari Rp1 juta hingga Rp2 juta.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini akan ditelusuri lebih lanjut, karena umumnya dana bansos langsung digunakan untuk kebutuhan harian.
Sebagai langkah lanjutan, Kemensos akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan (groundchecking) dan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi untuk penyaluran bansos pada triwulan III 2025.