Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak hanya menyebabkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan hilangnya 29 desa akibat longsor dan banjir bandang.

Paparan tersebut disampaikan dalam Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026), sebagai bagian dari evaluasi percepatan pemulihan dan penguatan dukungan lintas kementerian/lembaga.

Dari total 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh (Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues) serta 8 desa di Sumatra Utara (Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah). Di Sumatra Barat tidak tercatat adanya desa yang hilang.

Relokasi Warga dan Penataan Administrasi Desa

Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak meliputi 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.

Jumlah Pengungsi Turun Signifikan

Jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari dua juta orang kini menurun menjadi 12.994 orang.

• Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
• Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi tersisa 850 orang di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan.
• Di Aceh, pengungsi masih berjumlah 12.144 orang, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.

Penurunan ini menunjukkan proses pemulihan berjalan, meski beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian khusus.

Kerusakan Infrastruktur dan Akses Terputus

Bencana mengakibatkan kerusakan besar pada rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan, jembatan, serta lahan pertanian dan perkebunan. Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit.

Di wilayah pegunungan, longsor menyebabkan terputusnya akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, banjir bandang membawa lumpur dan material kayu yang merendam permukiman dan fasilitas publik. Sejumlah wilayah pegunungan di Aceh bahkan sempat terisolasi hingga memicu krisis pasokan pangan di awal masa tanggap darurat.

Antisipasi Stok Pangan dan Pengerahan Personel

Sebagai langkah pencegahan ke depan, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana.

Sejak masa tanggap darurat, 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan telah dikerahkan. Selain itu, 2.185 unit alat berat digunakan untuk membuka akses terisolasi dan mempercepat pemulihan infrastruktur.

Dari 337 titik pembersihan lumpur, sekitar 70 persen telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses.

Sebagian Besar Wilayah Mulai Pulih

Berdasarkan indikator pemulihan pemerintah:

• Di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak (81 persen) telah mendekati normal.
• Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota (83 persen) telah pulih secara fungsional, dengan fokus penanganan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
• Di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota (56 persen) telah pulih sepenuhnya, sementara tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus memetakan persoalan melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, serta dialog dengan kepala daerah.

“Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.