Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan berencana mengintegrasikan tarif parkir tahunan ke dalam skema pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mulai 2027.

Biaya yang direncanakan mencapai Rp365 ribu untuk motor dan Rp730 ribu untuk mobil, yang jika diurai berarti sekitar Rp1.000 per hari untuk motor dan Rp2.000 per hari untuk mobil.

Plt Dirut PD Parkir Makassar Adi Rasyid Ali menyatakan bahwa sistem satu kali bayar ini akan memudahkan warga, karena tidak perlu lagi membayar parkir di banyak lokasi yang berbeda.

Ia menekankan bahwa pembayaran parkir tahunan bakal lebih hemat dan transparan dibandingkan sistem saat ini, di mana setoran ke PAD masih minim, sementara pengeluaran warga untuk parkir sering mencapai Rp8–10 ribu per hari.

Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Adi Rasyid Ali menambahkan, sistem baru ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja. Para juru parkir (jukir) akan direkrut sebagai pegawai dengan gaji sesuai upah minimum, yang diperkirakan akan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja di Makassar.

Menurutnya, biaya operasional gaji jukir bisa dihitung berdasarkan UMP dan jumlah pekerja yang direkrut.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Plt Dirut PD Parkir Makassar juga optimis, skema ini akan mencegah kebocoran PAD sekaligus meningkatkan pendapatan secara signifikan. Ia memperkirakan pendapatan bersih dari parkir tahunan dapat melonjak hingga Rp200–300 miliar per tahun, dibandingkan pendapatan kotor sebelumnya sekitar Rp20 miliar dan PAD bersih Rp2 miliar.

Proses Regulasi dan Implementasi

Meski rencana ini menjanjikan berbagai manfaat, Adi Rasyid Ali mengingatkan bahwa realisasinya membutuhkan proses panjang serta persetujuan dari pemerintah provinsi dan kepolisian.

Pihaknya telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait integrasi paket parkir tahunan. Program parkir langganan tetap berjalan pada 2026, namun sistem yang terintegrasi dengan STNK diproyeksikan mulai berlaku secara menyeluruh pada 2027.