Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu diatur secara resmi sebagai salah satu mekanisme rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara).
Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu memiliki hak, kewajiban, serta fasilitas tertentu, meskipun berbeda dengan PPPK penuh waktu.
iPhone 17 sudah resmi diluncurkan oleh Apple pada hari Selasa (9/9/2025), dan produk ini sudah tersedia di sebanyak 63 negara.
Untuk di Indonesia sendiri, diperkirakan dapat dibeli secara resmi pada awal bulan Oktober 2025 nanti.
Terdapat 4 seri iPhone yang bervariatif dari seri yang paling bawah sampai Pro ditmabah dengan seri khusus yaitu iPhone 17 Air. Untuk sisanya adalah iPhone 17 biasa, 17 Pro, dan 17 Pro Max.
Jakarta (12/9/2025) pada hari jumat yang lalu ada sinyal kuat yang menunjukkan bahwa iPhone Seri 17 tidak lama lagi bakalan dijual secara resmi di Indonesia.
Berdasarkan pantauan dari berbagai sumber berita, Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menyebutkan bahwa untuk mendatangkan iPhone 17 ini diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian untuk ijin impornya juga harus melalui rekomendasi kementerian teknis dan dilanjutkan oleh Kementerian Perdagangan.
Untuk semua produk seri terbaru mulai dari iPhone 17, iPhone Air, dan 17 Pro saat ini belum dijual secara resmi di negara Indonesia. Menunggu adanya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan diperkirakan masuk Tanah Air Oktober mendatang.
Pada tanggal 12 September 2025 sejumlah negara sudah dapat melakukan pemesanan seri iPhone 17 terbaru yang diantaranya adalah Malaysia dan Singapura.
Kabar baik saat ini sedang mereka rasakan untuk Honorer yang masuk di database BKN dan yang telah mengikuti seleksi PPPK tahap 2 Tahun 2024. Saat ini mulai masuk dalam daftar usulan PPPK.
Saat ini telah memasuki tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH). Data yang nantinyanya dimasukkan pada DRH akan menjadi dasara untuk ditetapkannya NI PPPK paruh waktu.
Peraturan selalu berubah-ubah seiring waktu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dan tentunya keadaan anggaran juga.
Hal ini berimbas pada penyelesaian masalah Honorer di Indonesia yang tak kunjung tuntas dengan berbagai alasan dan kondisi.
Dengan minimnya anggaran di tiap daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan solusi untuk Pemda agar mengangkat Honorer yang Teradata di Database dan mengikuti Seleksi Tahap 2 tahun 2024 menjadi PPPK Paruh Waktu.