Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada kepala desa yang menolak kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di desanya masing-masing.

Ia bahkan mempertanyakan di mana ada kepala desa yang menolak program tersebut saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Prasetyo, alokasi dana desa sebesar 58 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih sudah dibahas dan disosialisasikan sejak awal.

Ia menjelaskan bahwa pengalokasian ini hanya menggeser peruntukan dana desa, bukan mengurangi anggaran keseluruhan.

Selain itu, program-program pemerintah lain seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan jembatan tetap berjalan tanpa menggunakan dana desa. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mengganggu pembangunan desa.

Penyesuaian Dana Desa 2026

Pemerintah menyesuaikan penggunaan dana desa dengan mewajibkan 58,03 persen anggaran dialokasikan untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Dari total pagu Rp60,57 triliun pada 2026, sekitar Rp34,57 triliun dialihkan untuk membiayai program koperasi, sementara sisanya sekitar Rp25 triliun tetap digunakan untuk kebutuhan lain di desa.

Prasetyo menegaskan, “Jadi, semua sudah dibicarakan sejak awal. Bahkan, sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus-lokusnya kan juga di desa. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa.”

Kontroversi dan Respons Publik

Keputusan pengalokasian dana desa ini menimbulkan polemik. Beberapa media nasional, termasuk BBC Indonesia, melaporkan adanya kepala desa yang menolak penyesuaian dana desa tahun 2026.

Di media sosial, beredar video warga di beberapa daerah yang menolak pendirian Koperasi Desa Merah Putih, termasuk di atas lahan lapangan sepak bola.

Prasetyo juga menekankan keyakinannya soal dampak positif program ini, “Loh, ya tidak toh. Tidak.” Ia menegaskan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih akan tetap mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.