Jakarta – Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) masih belum menemui kejelasan.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait realisasi rencana tersebut, meskipun sudah menjadi bagian dari kerangka kebijakan fiskal tahunan.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar hukum baru terkait penetapan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aturan ini menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi acuan. Penerbitan regulasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang telah memasuki masa pensiun.
Kabar menggembirakan datang untuk para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Pemerintah melalui Kemenag dilaporkan telah menaikkan besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah bersertifikasi dan memenuhi persyaratan administratif.
Wacana mengenai perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perbincangan publik.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif, menyampaikan bahwa perlu adanya peninjauan ulang terkait batas usia pensiun ASN.
Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru terkait bantuan sosial (bansos) dengan membatasi masa pemberiannya maksimal hanya lima tahun bagi masyarakat miskin.
Langkah ini dimaksudkan agar penerima bansos tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan negara dan mulai berproses menuju kemandirian ekonomi.