Perhari ini banyak warga yang mengeluh karena BPJS Kesehatan gratis (PBI JKN) tidak dapat mereka pakai saat berobat. Sebagian besar alasannya adalah dinonaktifkan, sehingga harus daftar sebagai peserta mandiri untuk mendapatkan pelayanan.
Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf mengambil keputusan mengejutkan, yaitu menonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI JKN).
Langkah ini mulai berlaku sejak Juni 2025 dan menimbulkan keresahan di masyarakat terdampak.
PBI JKN merupakan program bantuan pemerintah bagi warga miskin berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial.
Namun, dari total 7.397.277 peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 5.090.334 orang tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu basis data pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial.
Sementara 2.306.943 orang lainnya dinilai sudah berada dalam kondisi ekonomi mapan, terbukti dari hasil uji petik yang menempatkan mereka di desil 6 hingga 10.
Menteri Saifullah menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pemadanan data secara ketat. Dari anggaran sebesar Rp 96,8 triliun yang diajukan oleh kepala daerah se-Indonesia, ditemukan banyak ketidaksesuaian data.
Kuota PBI Tetap Aman, Prioritas untuk Masyarakat Miskin
Meskipun banyak peserta kehilangan akses layanan gratis, pemerintah menegaskan bahwa kuota nasional PBI JKN tidak berkurang.
