Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah menjadi sorotan publik.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, di Gedung MK pada Kamis (26/6), disebutkan bahwa jeda antara pemilu nasional dan daerah maksimal 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya, pemilihan anggota DPRD serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota akan digelar dalam waktu berbeda dengan pemilu nasional.

Putusan tersebut disambut baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa keputusan ini dianggap tepat karena pemilu serentak selama ini dinilai kompleks dan memberikan beban besar bagi penyelenggara maupun peserta.

Ia menambahkan, pemisahan waktu ini membuka peluang untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik serta pengawasan terhadap proses demokrasi.

Meski begitu, Puadi juga mengingatkan adanya konsekuensi berupa potensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD.

Ia menekankan pentingnya memastikan masa perpanjangan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekuasaan.