Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai penambahan kuota siswa di tingkat SMA dan SMK negeri menuai pro dan kontra.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang mengatur petunjuk teknis untuk mencegah anak putus sekolah di jenjang pendidikan menengah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah provinsi berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yang tinggal di panti asuhan terdaftar, korban bencana alam, serta siswa dari lingkungan sosial-budaya tertentu.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di jenjang SMA dan SMK. Penambahan daya tampung dilakukan di SMA, SMK negeri, dan SMA Terbuka dengan maksimal 50 siswa per kelas.