Meskipun begitu, pemerintah dikabarkan sedang merumuskan kebijakan alternatif bagi tenaga honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022 dan telah memiliki masa kerja minimal dua tahun, walaupun belum tercatat dalam database resmi.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pengangkatan honorer yang datanya telah tervalidasi.

Sementara menunggu kejelasan regulasi berikutnya, tenaga honorer R4 memiliki sejumlah pilihan, antara lain menanti kebijakan baru, mengikuti seleksi PPPK di periode mendatang, atau mempertimbangkan peluang di sektor pekerjaan lain.

Dengan situasi yang belum pasti ini, status tenaga honorer kategori R4 masih tergantung pada kebijakan yang akan datang.

Sebaliknya, honorer R2 dan R3 terus menjadi prioritas utama dalam proses seleksi PPPK tahun ini.

Banyak pihak mendesak agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan solusi yang konkret bagi ribuan honorer yang masih belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaiannya.**