Sekitar 1.400 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT), dan para kader, tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat.
Kini, pemerintah memperluas mekanisme pencairan BSU. Tidak hanya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tapi juga lewat Kantor Pos demi menjangkau penerima lebih luas dan mempercepat proses penyaluran.
Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 2 kini telah tersedia bagi para pekerja yang memiliki penghasilan Rp3,5 juta.
Proses pencairan dilakukan melalui Kantor Pos, khusus bagi mereka yang belum memiliki rekening di Bank Himbara. Untuk mencairkan dana BSU ini, pekerja harus sudah tercatat sebagai penerima yang dapat dibuktikan melalui QR Code yang tersedia di aplikasi Pospay.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, baik di Indonesia maupun di negara lain.
Di Indonesia sendiri, profesi ini menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Terbukti, setiap kali ada pembukaan seleksi CPNS, jumlah pendaftarnya bisa mencapai jutaan orang.
Jakarta – Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) masih belum menemui kejelasan.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait realisasi rencana tersebut, meskipun sudah menjadi bagian dari kerangka kebijakan fiskal tahunan.
Kabar menggembirakan datang untuk para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Pemerintah melalui Kemenag dilaporkan telah menaikkan besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah bersertifikasi dan memenuhi persyaratan administratif.