Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai dapat memicu ketimpangan politik.
Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, yang menyoroti dampak dari putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai bagian dari aturan baru pemilu.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah menjadi sorotan publik.
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, di Gedung MK pada Kamis (26/6), disebutkan bahwa jeda antara pemilu nasional dan daerah maksimal 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau Presiden dan Wakil Presiden.
Perbedaan mencolok antara gaji Polri dan TNI muncul saat melihat tunjangan kinerja atau tukin. Dalam hal ini, Polri memiliki keunggulan karena menerima tukin yang lebih besar dibandingkan TNI, terutama di tingkat pimpinan.
Sebagai contoh, berdasarkan peraturan yang berlaku, Kapolri mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp43.627.500 per bulan. Sementara itu, Panglima TNI menerima tunjangan sebesar Rp37.810.500.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali mengumumkan kabar penting bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjelang pertengahan tahun 2025.
Pemerintah telah menetapkan struktur golongan gaji PPPK terbaru yang akan berlaku mulai 4 Maret 2025 mendatang.
