Nomor BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 16 digit dan biasanya tercantum pada kartu fisik yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah proses pendaftaran.
Dengan kartu ini, Anda dapat mengakses layanan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja serta jaminan ekonomi seperti Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Namun, ada kemungkinan kartu tersebut hilang, sehingga nomor tidak bisa dicek langsung.
Kondisi ekonomi saat ini tidak menentu, hari ini bisa punya uang besok bisa saja kesulitan karena tak punya uang. Orang yang bekerja dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pasti terlintas dipikirannya untuk mencairkan asuransi tersebut.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk mencairkan hingga 30 persen dari saldo Jaminan Hari Tua (JHT) mereka. Program pencairan ini diberikan bagi peserta yang berencana membeli rumah atau apartemen, baik melalui pembayaran tunai maupun menggunakan skema kredit.
Buat yang sudah terdaftar, pastikan saldo BPJS Ketenagakerjaan anda selalu bertambah setiap bulannya. BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang dihadirkan pemerintah Indonesia untuk menjamin keadaan sosial seluruh pekerja di negara ini.
Program utama dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan sosial yang dirancang untuk melindungi setiap pekerja dari berbagai risiko di tempat kerja, seperti kecelakaan, pensiun, hingga kematian.
Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi para pekerja dengan upah seperti karyawan swasta atau instansi pemerintahan, tetapi juga bagi mereka yang bekerja secara mandiri.
BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang melindungi tenaga kerja Indonesia dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
Program ini tidak hanya untuk pekerja formal, tetapi juga mencakup sektor informal, termasuk Ketua RT dan Ketua RW yang memiliki peran penting dalam masyarakat.
Pemerintah kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebesar Rp 600 ribu bagi para pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Meski sebelumnya direncanakan cair sebelum minggu kedua Juni, hingga akhir bulan tersebut, banyak pekerja masih menanti kejelasan pencairan dana tersebut.