Gaji PNS akan dicairkan pada 1 November 2025 sesuai dengan besaran yang tertera pada tabel gaji di bawah ini, termasuk tunjangannya.
Revisi aturan gaji PNS berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 Tahun 2024, perubahan ke-19, Pasal 1, merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 1977. Berdasarkan PP tersebut, gaji PNS naik 8% mulai 2024.
Gaji PNS Tahun 2025 secara resmi mengalami kenaikan setelah selama 4 tahun terhenti untuk melakukan penyesuaian. Hal ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar hukum baru terkait penetapan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aturan ini menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi acuan. Penerbitan regulasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang telah memasuki masa pensiun.
Perbedaan mencolok antara gaji Polri dan TNI muncul saat melihat tunjangan kinerja atau tukin. Dalam hal ini, Polri memiliki keunggulan karena menerima tukin yang lebih besar dibandingkan TNI, terutama di tingkat pimpinan.
Sebagai contoh, berdasarkan peraturan yang berlaku, Kapolri mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp43.627.500 per bulan. Sementara itu, Panglima TNI menerima tunjangan sebesar Rp37.810.500.
Belakangan ini, masyarakat banyak mempertanyakan mengapa gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Padahal, keduanya memiliki status kepegawaian yang berbeda.
Secara umum, PNS dan PPPK memang sama-sama termasuk dalam kategori ASN (Aparatur Sipil Negara), namun keduanya punya perbedaan mendasar, terutama dalam hal status kerja. PNS adalah pegawai tetap yang diangkat oleh negara, sedangkan PPPK merupakan pegawai kontrak yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
linggapura-kawali.desa.id – Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di tingkat pemerintahan desa, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penghasilan tetap kepala desa dan gaji perangkat desa.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.