Kebijakan pelarangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027 memunculkan banyak pertanyaan, salah satunya apakah negara benar-benar siap berdiri tanpa mereka?.
Jika melihat realitas di lapangan, selama bertahun-tahun, guru non-ASN justru menjadi penyangga utama pendidikan, terutama di daerah yang kekurangan tenaga ASN.
Kekecewaan yang sempat dirasakan ribuan guru di Enrekang akhirnya mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Setelah menjadi sorotan publik akibat belum cairnya Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Bupati Yusuf Ritangnga langsung mengambil tindakan tegas.
Tunjangan sertifikasi guru selalu menjadi topik yang dinanti oleh para pendidik, terutama menjelang pencairan setiap triwulan.
Selain sebagai bentuk apresiasi atas profesionalisme guru, tunjangan ini juga menjadi penopang kesejahteraan di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi.
Kini, guru yang ingin menjadi calon kepala sekolah tak perlu lagi memiliki sertifikat Program Guru Penggerak (PGP).
Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah menghapus Program Guru Penggerak sejak 18 Maret 2025 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025.